Roosdiana, Anika (2025) ”Perceraian Akibat Istri Tidak Bisa Memberikan Keturunan Karena Sakit (Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO)”. Masters thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
ANIKA ROSSDIANA .pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2005/PA.PO, yang memutus perkara perceraian dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan akibat kondisi medis. Dalam sistem hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, serta bagaimana hukum Islam dan hukum nasional memandang perceraian dengan alasan ketidakmampuan memberikan keturunan. Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang timbul dari putusan tersebut, terutama bagi pihak istri.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengandalkan data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Analisis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana argumentasi hukum dalam putusan tersebut selaras dengan ketentuan yang berlaku dan nilai keadilan substantif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh suami, yaitu ketidakmampuan istri memberikan keturunan, diterima sebagai alasan sah sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan hukum acara, termasuk absennya termohon dalam sidang, yang tidak menghalangi jalannya perkara selama pemanggilan dilakukan secara sah menurut Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Putusan tersebut mewajibkan pencatatan administratif perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi.
Dari segi sosial dan psikologis, perceraian dengan alasan tidak memiliki keturunan memberikan beban berat bagi istri yang kerap mendapat stigma dari lingkungan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pendekatan hukum ke depan lebih inklusif dan berperspektif keadilan gender, dengan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan. Selain itu, upaya mediasi sebaiknya ditingkatkan agar pasangan dapat menemukan solusi yang lebih manusiawi dan adil sebelum menjatuhkan pilihan pada perceraian. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Agama Ponorogo dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dan sejalan dengan ajaran hukum Islam, meskipun masih diperlukan penguatan aspek perlindungan terhadap perempuan dalam kasus serupa.
Kata Kunci: Perceraian, Hukum Islam, Infertilitas, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi, Hak Perempuan, Putusan Pengadilan Agama.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag. |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 17 Jun 2025 03:05 |
| Last Modified: | 17 Jun 2025 03:05 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33609 |
Actions (login required)
 |
View Item |
