Jayanti, Irma Nur (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
IRMA NUR JAYANTI-103210029-HTN.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 melarang jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30 C huruf h Undang-Undang Kejaksaan. Karena hak mengajukan peninjauan kembali merupakan hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls dan maṣlaḥah mursalah. Maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang pelarangan jaksa mengajukan peninjauan kembali ditinjau dari perspektif teori keadilan John Rawls? Bagaimana analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 terkait pelarangan jaksa mengajukan peninjauan kembali ditinjau dari perspektif maṣlaḥah mursalah?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori keadilan John Rawls dan maṣlaḥah mursalah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 dianalisis dengan teori keadilan John Rawls. Dengan kesetaraan ini membatasi peninjauan kembali hanya untuk terpidana atau ahli warinya sehingga larangan bagi jaksa mengajukan peninjauan kembali memberikan kepastian hukum bagi terpidana. Prinsip perbedaan membenarkan ketimpangan jika menguntungkan pihak lemah, dalam hal ini melindungi terpidana dari penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa. Putusan ini juga memastikan sistem hukum lebih adil, mengingat jaksa telah memiliki kesempatan yang cukup dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dari perspektif maṣlaḥah mursalah, putusan ini dapat dikaji berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh ulama seperti Abdul Wahab Khalaf, putusan ini memenuhi tiga syarat maslahah mursalah mengandung maslahat hakiki karena melindungi secara nyata hak terpidana dari ketidakpastian hukum, bersifat maslahat umum karena mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa yang mengutamakan kepentingan umum daripada individu. Namun demikian, untuk perkara pidana khusus seperti korupsi, pelarangan ini dapat berisiko mengurangi kontrol negara dalam perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang proporsional agar kewenangan jaksa tetap dapat dibuka secara terbatas dan diawasi ketat demi kemaslahatan.
Kata Kunci/Keywords: Peninjauan Kembali, Keadilan, Maṣlaḥah Mursalah
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Wahyu Saputra |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 18 Jun 2025 02:03 |
| Last Modified: | 18 Jun 2025 02:03 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/33808 |
Actions (login required)
 |
View Item |
