ro'ifah, nisfathur (2025) ..(GUNAKAN TTD ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN, UPLOAD ULANG).. PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG WACANA KEBIJAKAN KUA INKLUSIF PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
Preview |
Text
nisfathur roifah_10210045_Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Ro’ifah, Nisfathur 2025 Pandangan Masyarakat Tentang Wacana
Kebijakan Kua Inklusif Perspektif Hak Asasi Manusia. Skripsi Jurusan Hukum
Tata Negara Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Yudhi Ahmad Bashori, M.H.I.
Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Kantor Urusan Agama, Hak Asasi
Manusia (HAM)
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang
memiliki peran vital dalam pelayanan keagamaan, khususnya dalam urusan
pernikahan dan pembinaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, KUA
sering kali dianggap belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat
secara adil dan setara, terutama dalam konteks keberagaman agama dan keyakinan.
Hal ini mendorong munculnya wacana KUA inklusif, yaitu gagasan untuk
menjadikan KUA sebagai institusi yang lebih terbuka, melayani semua golongan
tanpa diskriminasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat
majemuk. Wacana ini menjadi penting untuk dikaji sebagai bagian dari
transformasi pelayanan publik berbasis nilai keadilan, kemanusiaan, dan
konstitusionalitas.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan
masyarakat tentang adanya wacana KUA sebagai lembaga inklusif bagi semua
agama ditinjau dari HAM? (2) Bagaimana penerapn prinsip HAM dapat
memberikan kritik terhadap wacana KUA Inklusif tersebut?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan tehnik
pengumpulan data dengan menggunkan wawancara, dokumentasi dan observasi.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.
Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa wacana KUA sebagai
lembaga inklusif dalam perspektif HAM menunjukkan bahwa masyarakat terbagi
dalam dua pandangan ada pihak yang mendukung KUA melayani pencatatan
pernikahan lintas agama karena dianggap lebih adil dan efisien, namun ada pula
yang menolak karena menganggap KUA secara historis hanya untuk umat Islam.
Penolakan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM seperti non
diskriminasi dan kebebasan beragama, yang menciptakan ketidakadilan bagi warga
negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk menyeimbangkan
antara nilai-nilai keagamaan dengan prinsip bahwa lembaga negara harus netral dan
melayani semua warga tanpa membeda-bedakan agama.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Yudhi Ahcmad Bashori |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 23 Jun 2025 03:50 |
| Last Modified: | 23 Jun 2025 03:50 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/34209 |
Actions (login required)
 |
View Item |
