Saputro, Dedi (2025) Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian Perspektif Affirmative Action (Studi Kasus Di Desa Sukorejo,Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
Preview |
Text
SKRIPSI_DEDI SAPUTRO_101180033.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Saputro, Dedi. 2025. Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian Perspektif Affirmative Action (Studi Kasus Di Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Mohammad Harir Muzakki, M.H.I.
Kata kunci : Hak Anak, Perceraian, Hukum Keluarga Islam, Affirmative Action, Perlindungan Anak.
Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius bagi anak, terutama dalam hal perlindungan hak-haknya. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hak asuh anak (hadhanah) merupakan amanah yang harus dijalankan dengan mengedepankan kemaslahatan anak, bukan semata-mata hak orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perlindungan hak anak akibat perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya melalui pendekatan affirmative action.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hak anak akibat perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak anak tersebut dalam kerangka affirmative action?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami dinamika pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak anak pascaperceraian belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip affirmative action. Anak-anak korban perceraian masih menghadapi kerentanan di aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Faktor sosial seperti ketidakstabilan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, praktik perkawinan dini, dan budaya patriarki memperparah kondisi tersebut. Di sisi lain, belum tersedianya layanan konseling, pendampingan psikososial, serta sistem perlindungan anak yang terstruktur menyebabkan kesenjangan implementasi di tingkat lokal. Sengketa hak asuh anak lebih banyak ditentukan oleh kepentingan orang dewasa daripada prinsip kemaslahatan anak dalam Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor dengan pendekatan holistik dan kolaboratif untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang inklusif dan berkeadilan di masyarakat pedesaan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Mohammad Harir Muzzaki |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Keluarga Islam |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 21 Nov 2025 01:13 |
| Last Modified: | 21 Nov 2025 01:13 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/35664 |
Actions (login required)
 |
View Item |
