A Muhtadi, Alfin Tsaalits (2025) TINJAUAN EFEKTIVITAS HUKUM PENGAWASAN OLEH BAWASLU DALAM PILKADA 2024 (STUDI DI DESA WONOKETRO KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO). Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari.
Preview |
Text
aploud thesis.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Tsaalits, A Muhtadi Alfin 2025. Tinjauan Efektivitas Hukum Pengawasan oleh Bawaslu dalam Pilkada 2024 (Studi di Desa Wonoketro Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari. Pembimbing: Sesario Aulia, M.Kn.
Penelitian ini bertujuan meninjau efektivitas hukum pengawasan Bawaslu di Desa Wonoketro, Kecamatan Jetis, Ponorogo, dalam menghadapi ancaman pelanggaran Pilkada 2024, dianalisis melalui kerangka Faktor-Faktor Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menemukan adanya jurang pemisah yang lebar antara mekanisme pengawasan formal Bawaslu (kekuatan Faktor Hukum) dengan realitas penindakan di lapangan.
Analisis menunjukkan bahwa Bawaslu hanya efektif menindak pelanggaran yang visible dan bersifat administratif (seperti penertiban APK dan Coklit), namun gagal menembus pelanggaran substantif berisiko tinggi (invisible), yaitu politik uang dan netralitas perangkat desa. Fenomena ini diperkuat oleh konteks struktural Ponorogo sebagai daerah rawan politik uang dengan tingkat permisivitas masyarakat yang tinggi.
Titik kritis inefektivitas terletak pada interaksi negatif antara dua faktor: Faktor Penegak Hukum dan Faktor Masyarakat. Ditemukan adanya krisis akuntabilitas prosedural di jajaran Bawaslu, yang terwujud dalam pengalaman traumatis pelapor (seperti dimintai keterangan pada dini hari). Kelemahan etik ini beresonansi dengan temuan skandal DKPP sebelumnya, secara fatal merusak kepercayaan publik (Faktor Masyarakat). Akibatnya, masyarakat di Wonoketro menolak berpartisipasi dalam pengawasan dan melaporkan pelanggaran.
Penelitian menyimpulkan bahwa inefektivitas hukum penindakan pidana Bawaslu di Wonoketro adalah manifestasi dari kegagalan internal penegak hukum yang secara kausalitas melumpuhkan sumber daya investigasi terpenting—yaitu pengawasan partisipatif. Bawaslu direkomendasikan untuk memprioritaskan perbaikan etika prosedural internal sebagai prasyarat fundamental untuk memulihkan kepercayaan publik dan mengaktifkan kembali fungsi pengawasan partisipatif.
Kata Kunci: Efektivitas, Hukum Pengawasan, Bawaslu, Pilkada 2024, Desa
Wonoketro
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Sesario Aulia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 06 Jan 2026 03:57 |
| Last Modified: | 06 Jan 2026 03:57 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/36476 |
Actions (login required)
 |
View Item |
