Salma, Nuryah Muna (2026) Analisis Pengaturan Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid Syariah (Studi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016). Undergraduate (S1) thesis, UIN Ponorogo.
Preview |
Text
Nuryah Muna Salma - 103220064 - Hukum Tata Negara.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Salma, Nuryah Muna, 2026. Analisis Afirmatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Perspektif Maqasid Syariah. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, L.c., M.H.I.
Kata kunci/keywords: Penyandang Disabilitas, Rekrutmen Aparatur Sipil Negara, Maqasid Syariah.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin kesetaraan hak kerja bagi penyandang disabilitas dengan realitas implementasinya yang belum optimal, khususnya terkait pemenuhan kuota minimal 2% dalam rekrutmen ASN. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem merit berbasis Computer Assisted Test (CAT) yang menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan formasi, kurangnya aksesibilitas, lemahnya standar verifikasi disabilitas, serta minimnya informasi dan sosialisasi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis tentang pengaturan afirmatif kuota 2% bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen ASN didalam pasal 53 Undang-undang nomor 8 tahun 2016? (2) Bagaimana analisis pengaturan afirmatif mengenai mekanisme rekrutmen ASN bagi penyandang disabilitas ditinjau dari perspektif Maqasid syariah?.
Adapun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan mengkaji pengaturan afirmatif dalam perspektif maqasid syariah menurut al-Syatibi yang menitikberatkan pada kemaslahatan melalui perlindungan lima aspek utama (al-daruriyyat al-khamsah).
Hasil dari analisis yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pengaturan afirmatif mengenai penyandang disabilitas menegaskan tentang negara memberikan hak istimewa kepada kelompok minoritas yang terdiskriminasi. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjunjung tinggi hak difabel, serta di dukung oleh beberapa regulasi turunan yang berperan mengatur jalannya amanat Undang-undang Disabilitas tersebut. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang ditunjukkan melalui belum terpenuhinya kuota di beberapa instansi, ketidaksesuaian formasi, serta hambatan administratif dan aksesibilitas. Sedangkan dalam menyikapi beberapa kasus yang pernah terjadi, pandangan Maqāṣid Syariah menurut Imam Al-Syatibi menilai mekanisme rekrutmen ASN bagi penyandang disabilitas pada dasarnya telah sejalan secara konseptual dengan prinsip-prinsip perlindungan (ḥifẓ al-nafs, al-‘aql, al-māl, dan al-nasl) tetapi pengaturan afirmatif masih dinilai bersifat formal dan belum sepenuhnya menunjukkan tujuan dari Maqasid Syariah.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Umarwan Sutopo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 13 May 2026 07:05 |
| Last Modified: | 13 May 2026 07:05 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/37724 |
Actions (login required)
 |
View Item |
