Lubis, Albhet Mulyana (2026) Konsep Kepemimpinan Ibn Taymīyah Terhadap Tata Cara Penentuan Anggota Komisi DPR RI Dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Other thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Albhet Mulyana Lubis - 103220009 - Hukum Tata Negara. 1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penetapan anggota dan Pimpinan Komisi diatur langsung dalam Pasal 56 dan Pasal 58, Peraturan Dewan Perwakilan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Peraturan ini menginstruksikan penentuan anggota komisi dilaksanakan oleh fraksi dan juga Pimpinan DPR RI. Peraturan ini memberikan ruang hampa yang sejatinya penting dalam perekrutan pimpinan sebagaimana yang diprasyaratkan oleh Ibn Taymīyah yakni peraturan mengenai syarat spesifik yang linier dengan komisi yang hendak dituju. Sebagaimana Ibn Taymīyah menekankan tiga syarat utama, serta konsep al-Quwwah dan al-Amānah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penentuan Anggota Komisi di DPR RI menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib?, Bagaimana evaluasi konsep pemilihan pemimpin Ibn Taymīyah terhadap penentuan anggota komisi DPR RI dalam konteks prinsip profesionalitas dan kepemimpinan?
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan studi tokoh.[RAS1.1] Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis digunakan dengan menggunakan metode deduktif, sehingga menemukan sinkronisasi.
Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ibn Taymīyah dalam mekanisme penentuan anggota dan juga pimpinan komisi, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib belum sepenuhnya menjiwai dan memiliki keseragaman. Mekanisme sebagaimana tergambar dalam peraturan memiliki ruang keselarasan, akan tetapi juga memiliki ruang disharmonisasi. Sementara, dalam penerapan konsep al-Quwwah dan al-Amānah, fraksi sebagai alat kelengkapan yang memiliki kewenangan untuk menentukan anggota dewan bertugas di komisi, belum sepenuhnya menerapkan pertimbangan berdasarkan kompetensi dalam hal ini tercermin pada aspek al-Quwwah dan al-Amānah.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd. |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 25 May 2026 04:24 |
| Last Modified: | 25 May 2026 04:24 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/38194 |
Actions (login required)
 |
View Item |
