Atmaja, Dwi Bambang Wisnu (2026) ..(GUNAKAN MATERAI ASLI YANG BERBEDA PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS DAN KEASLIAN TULISAN, UPLOAD ULANG).. Tinjauan Fiqh Dustūriyyah Dan Prinsip Good Governance Terhadap Kebijakan Cukai Tembakau Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 Serta Implikasinya Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
DWI BAMBANG WISNU ATMAJA_NIM 103220032.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Atmaja, Dwi Bambang Wisnu, 2026. Tinjauan Fiqh Dustūriyyah Dan Prinsip Good Governance Terhadap Kebijakan Cukai Tembakau Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 Serta Implikasinya Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. Skripsi Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
Kata Kunci : Cukai Tembakau, Fiqh Dustūriyyah, Good Governance, Rokok Ilegal.
Dalam implementasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi, meningkatkan penerimaan negara, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif produk tembakau. Namun demikian, kebijakan ini menimbulkan berbagai implikasi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keadilan kebijakan, khususnya bagi pelaku industri dan masyarakat konsumen. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta nilai-nilai dalam Fiqh Dustūriyyah sebagai kerangka hukum Islam dalam konteks kenegaraan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang tarif cukai hasil tembakau ditinjau dari Fiqh Dustūriyyah dan prinsip Good Governance? Bagaimana implikasi kebijakan tarif cukai hasil tembakau dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 terhadap peredaran rokok ilegal, ditinjau dari perspektif Fiqh Dustūriyyah dan prinsip Good Governance?
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber literatur primer berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 serta didukung oleh literatur sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis konseptual terhadap prinsip Fiqh Dustūriyyah dan Good Governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian kebijakan tarif cukai hasil tembakau dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam perspektif hukum Islam dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif cukai hasil tembakau dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 pada dasarnya telah mencerminkan upaya pemerintah dalam mencapai kemaslahatan umum melalui pengendalian konsumsi dan peningkatan penerimaan negara. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan terkait aspek keadilan, transparansi, dan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan yang lebih berimbang agar selaras dengan prinsip Fiqh Dustūriyyah dan Good Governance.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Rohmah Maulidia |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 26 May 2026 01:35 |
| Last Modified: | 26 May 2026 01:35 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/38285 |
Actions (login required)
 |
View Item |
