zhaza, icha (2026) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Undergraduate (S1) thesis, uin kiai ageng muhammad besari ponorogo.
Preview |
Text
skripsi icha febi hana.pdf Download (995kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Icha Febi Hana Rohmatul Zhaza 2026. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perampasan Aset Hasil Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing Muhammad Ali Murtadlo, S.H.I., M.H
Kata Kunci/Keyword: Perampasan Aset, Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Siyasah Dusturiyah
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi adalah perampasan aset hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 38C yang mengatur gugatan perdata terhadap aset terpidana yang diketahui masih ada setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perampasan aset hasil korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah. Kajian ini menekankan bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemberantasan korupsi dan perampasan asetnya memiliki landasan teologis yang kuat.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif (statute approach). Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait fiqh siyasah dusturiyah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan perampasan aset hasil korupsi dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah? dan Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 38C terhadap perampasan aset hasil korupsi?
Dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perampasan aset hasil korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 secara normatif telah sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah, khususnya keadilan (al-'adalah) dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 relevan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah karena menyeimbangkan hak negara dan hak individu melalui due process of law, serta menjadi instrumen strategis bagi kemaslahatan umum dengan mengembalikan aset korupsi untuk kesejahteraan rakyat, hal ini sejalan dengan kaidah Taṣarruf al-imām 'alā al-ra'iyyati manūṭun bi al-maṣlaḥah. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga merupakan langkah etis dan religius dalam menjaga amanah publik sesuai maqashid al-syari
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | muhammad ali murtadlo |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 02 Jun 2026 01:16 |
| Last Modified: | 02 Jun 2026 01:16 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/38429 |
Actions (login required)
 |
View Item |
