Kurniawan, Rio Oktreza (2026) Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang BPD. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Rio Oktreza Kurniawan-103220069-Hukum Tata Negara.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Kata Kunci/ Keywords : Siyasah Dusturiyah, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang mewakili masyarakat desa dan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam melaksanakan tugas dan kewenangan legislasi serta fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Peran ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan kewenangan BPD, terutama dalam fungsi pengawasan, belum berjalan dengan baik. Hal ini, terlihat dari belum adanya mekanisme pengawasan yang jelas, serta belum maksimalnya penyaluran aspirasi masyarakat. Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tugas, kewenangan, serta fungsi pengawasan BPD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 perspektif Siyasah Dusturiyah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 perspektif Siyasah Dusturiyah? Bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 perspektif Siyasah Dusturiyah?.
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan hukum normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data literatur. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian.
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan BPD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 secara substansial, wewenang tersebut masih terbatas dan belum sepenuhnya mandiri, terutama dalam fungsi legislasi dan cara menampung aspirasi. Sementara itu, fungsi pengawasan BPD belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syūrā, keadilan, hisbah, dan amanah. Karena masih bersifat administratif, serta belum didukung oleh mekanisme pengawasan yang terstruktur. Akibatnya, fungsi pengawasan BPD belum dapat berjalan dengan efektif untuk menciptakan tata kelola desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Dewi Iriani |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 10 Jun 2026 04:34 |
| Last Modified: | 10 Jun 2026 04:34 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/39074 |
Actions (login required)
 |
View Item |
