Wulan, Andini Fitria (2026) Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelanggaran Disiplin Murni Di Kodim 0803 Madiun Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Dan Teori Perundang-Undangan. Undergraduate (S1) thesis, UIN KIAI Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
Andini Fitria-Skripsi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Fitria, Andini Wulan, 2026. Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pelanggaran Disiplin Murni Di Kodim 0803 Madiun Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Teori Perundang-Undangan. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H.
Kata Kunci/Keywords : Sanksi Disiplin Militer, iqh Siyasah Dusturiyah, Teori Perundang-Undangan.
Disiplin militer merupakan unsur penting dalam menjaga ketertiban dan profesionalitas prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pengaturan mengenai disiplin militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, khususnya Pasal 8 yang mengatur jenis pelanggaran disiplin militer murni. Dalam praktiknya, penerapan sanksi disiplin militer perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan teori perundang-undangan serta prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang jenis pelanggaran disiplin murni di Kodim 0803 Madiun ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah? bagaimana implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang jenis pelanggaran disiplin murni di Kodim 0803 Madiun ditinjau dari perspektif teori perundang-undangan?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan mengaitkan ketentuan hukum positif dengan konsep siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
Adapun hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. pertama, ditinjau dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 di Kodim 0803 Madiun pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (al-maslahah), di mana penegakan disiplin militer meliputi pelanggaran seperti penyalahgunaan media sosial, pesta minuman keras, dan judi bertujuan menjaga ketertiban dan kepatuhan prajurit melalui pemberian sanksi yang bersifat ta'zir. Namun demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi sehingga prinsip keadilan dan persamaan perlakuan (musawah) belum sepenuhnya terwujud. Kedua, ditinjau dari perspektif teori perundang-undangan, penentuan jenis pelanggaran dan penjatuhan sanksi di Kodim 0803 Madiun telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan prinsip hierarki norma (teori Stufenbau des Rechts Hans Kelsen) dan kepastian hukum. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih menghadapi kendala karena adanya diskresi komandan satuan yang menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran yang serupa, sehingga belum sepenuhnya memenuhi lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Martha Eri Safira |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 18 Jun 2026 00:59 |
| Last Modified: | 18 Jun 2026 00:59 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/40236 |
Actions (login required)
 |
View Item |
