Taufikurrohman, Fajar Rizky (2026) PENEMUAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.54/PUU-XXIII/2025 TENTANG KEWENANGAN BAZNAS-LAZ DALAM PENGELOLAAN ZAKAT. Undergraduate (S1) thesis, UIN KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO.
Preview |
Text
E-THESIS FIX.docx.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
Taufikurrohman, Fajar Rizky 2026. Penemuan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.54/PUU-XXIII/2025 Tentang Kewenangan BAZNAS-LAZ Dalam Pengelolaan Zakat. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.Ag.
Kata Kunci/Keywords: Penemuan Hukum, Mahkamah Konstitusi, BAZNAS, LAZ, Pengelolaan Zakat, Implikasi Hukum
Sebelum kasus dalam skripsi ini, Undang-Undang Pengelolaan Zakat sudah dua kali digugat ke Mahkamah Konstitusi: Putusan No.86/PUU-X/2012 dan Putusan No.97/PUU-XXII/2024. Namun, keduanya belum benar-benar menuntaskan masalahnya. Putusan pertama hanya mengubah satu syarat administratif kecil, sedangkan putusan kedua yang menyoroti BAZNAS sebagai lembaga yang berperan ganda justru ditolak sepenuhnya. Karena itu, muncul gugatan ketiga yang diterima karena ada argumen baru yang belum pernah diajukan sebelumnya.
Penelitian ini berfokus pada dua hal: bagaimana metode penemuan hukum yang dipakai hakim dalam Putusan No.54/PUU-XXIII/2025 tentang kewenangan BAZNAS-LAZ, dan bagaimana implikasi hukumnya bagi pengelolaan zakat di Indonesia.
Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu membaca dan menganalisis dokumen hukum secara mendalam, lalu membandingkan putusan ketiga ini dengan dua putusan sebelumnya.
Hasil penelitian ini yang pertama adalah dalam memutus perkara ini, hakim menggunakan enam metode penafsiran yang saling melengkapi: gramatikal untuk meluruskan makna dua kata kunci yang sering disalahpahami, sistematis untuk memastikan makna itu selaras dengan sistem hukum yang berlaku, historis untuk menegaskan bahwa keputusan pembuat UU di masa lalu sah secara konstitusional, teleologis untuk mengarahkan semuanya pada tujuan utama yaitu kesejahteraan mustahik dan tata kelola zakat yang baik, futuristis untuk menyiapkan arah reformasi hukum zakat ke depan, dan komparatif untuk menjaga konsistensi dengan putusan-putusan MK sebelumnya. Hasil kedua yaitu implikasi hukum dari putusan ini mencakup lima hal: pembentukan UPZ kini bersifat sukarela; BAZNAS dan LAZ diakui setara sebagai mitra; kebebasan muzaki memilih lembaga zakat dijamin sebagai hak konstitusional; enam prinsip good zakat governance dengan prinsip syariat, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas yang menjadi standar mengikat; serta DPR diperintahkan merevisi UU No.23 Tahun 2011 paling lambat 28 Agustus 2027.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | MIFTAHUL HUDA |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 26 Jun 2026 06:53 |
| Last Modified: | 26 Jun 2026 06:53 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41517 |
Actions (login required)
 |
View Item |
