..(TAMBAHKAN MATERAI PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS, UPLOAD ULANG)..PERSPEKTIF TEORI LEGAL SISTEM DAN MASLAHAH TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Zahro, Wahyu Aulia (2026) ..(TAMBAHKAN MATERAI PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ETHESIS, UPLOAD ULANG)..PERSPEKTIF TEORI LEGAL SISTEM DAN MASLAHAH TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhaamd Besari Ponorogo.

[thumbnail of Hukum Tata negara_Wahyu Aulia Zahro_103210064.pdf]
Preview
Text
Hukum Tata negara_Wahyu Aulia Zahro_103210064.pdf

Download (849kB) | Preview

Abstract

Zahro, Wahyu Aulia, Perspektif Teori Legal Sistem Dan Maslahah Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Di Indonesia. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Pembimbing: Dr. Martha Eri Safira, M.H
Kata Kunci: Hukum Pidana, Teori Legal Sistem dan Maslahah, Tindak Pidana Korupsi, UU
No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2001.
Tindak pidana korupsi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang tindak pidana korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana
korupsi (selanjutnya di Undang-Undang Tipikor) sebagai perbuatan yang melawan hukum
dalam bentuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau
perekonomian negara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana
korupsi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan instrumen hukum yang dapat
digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun sanksi pidana yang
dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan dari Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan sebagi berikut,
pidana mati dapat diterapkan untuk hukuman paling berat bagi pelaku tindak pidana korupsi
dan untuk bentuk pidana kurungan penjara juga dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana
korupsi dalam bentuk kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, dan gratifikasi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pemberlakuan
sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor dalam kasus korupsi di Indonesia perspektif
teori legal sitem dan maslahah? Bagaimana dampak efek jera dari pemberlakuan sanksi bagi
pelaku tindak pidana korupsi di indonesia yang ditinjau dari perspektif teori legal sistem dan
maslahah?
Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yang menggunakan
proses penlitian berupa netnografi digital yang berbasis pada penelitian pada berita pada
pemberitaan dan ekspresi di media sosial dengan meneliti bebrapa berita yang telah terbukti
valid. Penelitian ini juga menggunakan metode studi pustaka untuk memperkuat penelitian dan
memberikan perincian pada penelitian.
Terkait dengan perspektif teori legal sistem dan maslahah tentang tindak pidana korupsi
di Indonesia. pada teori legal sistem terdapat tiga unsur hukum menurut Lawrence M.
Friedman, yaitu struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum. Pada teori maslahah
dalam hukum islam yang berfokus pada prinsip Jalb al-manfaah atau menarik manfaat dan
Daf’ al-manfasid yaitu merusak kerusakan. Terkait keefektifan hukuman mati dalam UU
Tipikor selama ini belum pernah di terapkan namun dalam politik hukum pidana seharusnya
dapat memberi efek jera kalau diterapkan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam banyak
negara Islam yang sudah menerapkan hukuman mati dan hal ini efektif untuk mengurangi
jumlah pelaku tindak pidana korupsi dan menekan jumlah terjadinya tipikor.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Dr. Martha Eri Safira, M.H
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 26 Jun 2026 09:26
Last Modified: 26 Jun 2026 09:26
URI: http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41537

Actions (login required)

View Item View Item