Cahyanti, Nadia Tri (2026) IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA MADIUN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYYAH. Undergraduate (S1) thesis, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
E-Thesis Nadia tri.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Cahyanti, Nadia Tri 2026. Implementasi Peran dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Di Kota Madiun Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pembimbing: Endrik Safudin, M.H.
Kata Kunci : Satpol PP, Gelandangan dan Pengemis, Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu persoalan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta keindahan Kota. Pemerintah Kota Madiun mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis sebagai landasan hukum dalam penanganan masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan Perda serta menjaga ketertiban umum di Kota Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi peran dan fungsi Satpol PP dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis berdasarkan peraturan Perundang-undangan serta menganalisisnya dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah Bagaimana implementasi peran dan fungsi Satpol PP dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah? Bagaimana dampak penertiban Satpol PP dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah?
Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data primer bersumber dari aparat Satpol PP Kota Madiun dan pihak-pihak terkait, sementara data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan mengkaji implementasi kebijakan dan dampak berdasarkan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP di Kota Madiun dalam menangani gelandangan dan pengemis belum berjalan optimal, meskipun sudah mengacu pada Perda Kota Madiun Nomor 13 Tahun 2019. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan tanggung jawab secara maksimal, karena penanganan masih lebih dominan pada penertiban dan rehabilitasi, belum menyentuh solusi jangka panjang seperti penyediaan pekerjaan layak. Dengan demikian, peran pemerintah seharusnya tidak hanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara lebih menyeluruh. Dampak penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Madiun belum optimal jika ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah, karena prinsip keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan tanggung jawab belum sepenuhnya terpenuhi. Penertiban yang dilakukan belum memberikan solusi ekonomi yang berkelanjutan, sehingga banyak gelandangan dan pengemis tetap kembali ke jalan karena tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan tetap.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Endrik Safudin |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 Jun 2026 03:26 |
| Last Modified: | 29 Jun 2026 03:26 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41561 |
Actions (login required)
 |
View Item |
