Inzaghi, Daffa Maulidio (2026) Analisis Hubungan Kerja Pada Biro Pᴏɴᴏʀᴏɢᴏ Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ Cᴇɴᴛᴇʀ Perspektif PP Nomor 35 Tahun 2021 dan Fikih Ijarah. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.
Preview |
Text
102220028_DAFFA MAULIDIO INZAGHI_HES.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif hukum ketenagakerjaan dan praktik hubungan kerja di sektor usaha mikro jasa Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ, khususnya di Biro Pᴏɴᴏʀᴏɢᴏ Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ Cᴇɴᴛᴇʀ. Lembaga ini
menggunakan skema PKWT selama satu tahun, namun menempatkan pekerja pada posisi front office yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Permasalahan muncul ketika terjadi PHK secara lisan di awal masa kontrak, dengan alasan yang cenderung subjektif terkait preferensi gender tanpa dasar disiplin yang jelas, serta disertai keterlambatan pembayaran upah pekerja.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Biro Pᴏɴᴏʀᴏɢᴏ Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ Cᴇɴᴛᴇʀ ditinjau dari PP Nomor 35 Tahun 2021 dan fikih ijarah? (2) Bagaimana mekanisme pemutusan hubungan kerja pada karyawan di Biro Pᴏɴᴏʀᴏɢᴏ Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ Cᴇɴᴛᴇʀ ditinjau dari PP Nomor 35 Tahun 2021 dan fikih ijarah? (3) Bagaimana pemberian kompensasi pada karyawan di Biro Pᴏɴᴏʀᴏɢᴏ Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ Cᴇɴᴛᴇʀ ditinjau dari PP Nomor 35 Tahun 2021 dan fikih ijarah?
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan bentuk studi kasus (case study). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui
dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktur Utama, Direktur Pelaksana, serta mantan karyawan (Ahmad, S.Psi.). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ketenagakerjaan di Pᴏɴᴏʀᴏɢᴏ Psɪᴋᴏʟᴏɢɪ Cᴇɴᴛᴇʀ baru memenuhi standar hukum positif dan hukum Islam secara parsial. Dari sisi perjanjian, hubungan kerja secara tertulis telah memenuhi syarat sah serta prinsip kita<bah marsu<mah, dan sistem upah berbasis jam juga masih dibenarkan dalam hukum positif untuk kategori usaha tertentu. Namun, pada aspek
PHK, lembaga belum memenuhi ketentuan administratif karena tidak memberikan pemberitahuan 14 hari sebelumnya dan menggunakan alasan yang kurang objektif serta tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep ‘uzur syar‘i dalam fikih ija<rah. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam memahami kompensasi, di mana upah dan fee proyek diperlakukan sebagai pengganti kompensasi PKWT. Meski demikian, lembaga tetap menunjukkan itikad baik melalui upaya penyelesaian secara musyawarah (
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Khusniati Rofiah |
| Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat |
| Date Deposited: | 29 Jun 2026 04:04 |
| Last Modified: | 29 Jun 2026 04:04 |
| URI: | http://etheses.uinponorogo.ac.id/id/eprint/41587 |
Actions (login required)
 |
View Item |
